Masyarakat Pertanyakan Kinerja BPN Pandeglang

Sertifikat Reforma Agraria Lelet,

Program Reforma Agraria di Pandeglang, yang didanai dari ADB loan tahun 2008 dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, kegiatan yang diinformasikan selesai November 2008 ini, hingga kini belum kelar. Padahal, masyarakat sendiri telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Menurut Kepala Desa Tarumanegara Rahmat, sertifikat program reforma agraria masih banyak yang belum diserahkan ke desa. Sedangkan semua persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat. “Kalaupun ada, tentunya berkas itu akan kembali ke desa untuk diperbaiki. Namun kenyataannya, belum ada suatu kejelasan tentang sertifikat, sehingga masyarakat hampir tiap hari mempertanyakannya ke desa,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua BPD Banyuasih Subroto yang didampingi Camat Cigeulis Agus Riyanto, S. Sos di kantor Kecamatan Cigeulis mengatakan, Desa Banyuasih mendapatkan program reforma agrarian sebanyak 491 buku. Namun semuanya belum selesai, sedangkan untuk persyaratan administrasi sampai biaya BPHTB sebagian telah selesai.

“Kenyataan yang telah dijanjikan belum juga turun. Padahal, Desa Banyuasih rencananya akan membuat pengembangan reforma ini dengan kegiatan revitalisasi. Karena sertifikat tersebut sebagai peryaratan belum juga tiba dan akhirnya program itu tidak jadi,” terangnya.

Camat Kecamatan Cigeulis Agus Riyanto, S. Sos mengatakan, program reforma agraria sangat membantu masyarakat, dan pemerintah kecamatan. “Bagi kita mempermudah dan memperjelas administrasi pertanahan yang ada di kecamatan. Sementara, untuk masayarakat selain mempunyai surat sah tentang kepemilikan tanah, sertifikat dapat dijadikan modal untuk usaha,” terangnya.

Berkait dengan keterlambatan BPN, Agus menyatakan, seharusnya pihak BPN memberikan kabar yang kurat kepada masyarakat. Sehingga kalau ada kekurangan bisa ditindaklanjuti oleh panitia dan pemerintah desa.

“BPN seharusnya memberikan kabar untuk ditindak lanjuti oleh panitia dan kepala desa. Bila tersangkut masalah BPHTB, seharusnya BPN menurunkan saja yang telah lunas. Sehingga masyarakat yang terkena BPHTB akan segera melunasinya. kalau semua menunggu, sampai kapan sertifikat itu akan jadi,” pungkasnya (Sofyan_banten ekspose)

Read more...

Pembuatan Irigasi Kali Cipinggan Disambut Warga

Warga Desa Tamanjaya Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak menyambut gembira dengan dibangunnya irigasi kali Cipinggan. Pasalnya, pembangunan irigasi tersebut telah lama dinanti warga desa. Pembangunan irigasi kali Cipinggan yang kini sedang dikerjakan, nantinya akan berdampak baik akan kelangsungan hidup para petani di Desa Tamanjaya.

Ramli (55) tokoh masyarakat Desa Tamanjaya, belum lama ini mengatakan, pembangunan irigasi kali Cipinggan tersebut merupakan dambaan para warga petani Desa Tamanjaya. Untuk itu, segenap petani Desa Tamanjaya sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan dan peduli akan kebutuhan para petani.

Masih dikatakan Ramli, apabila pembangunan irigasi kali Cipinggan telah selesai dikerjakan, maka akan berfungsi mengaliri areal persawahan seluas 150 hektare yang tersebar di 6 Blok areal persawahan, diantaranya areal persawahan di Blok Cikemplong, Leuwi Urug, Kadu Kasep, Cikaracak, Nangka Geuhgeur dan Blok Taman. Kemudian, lanjut Ramli, akan dapat pula meningkatkan hasil produktifitas hasil panen padi milik petani.

“Apabila pembangunan irigasi kali Cipinggan selesai dikerjakan dan dapat berfungsi mengaliri areal persawahan, kami yakin, hasil panen padi petani akan mengalami peningkatan,” kata Ramli yang juga seorang petani, kepada Banten Ekspose.

Terpisah, Kepala Desa Tamanjaya, Eeng Sutisna saat ditemui Banten Ekspose di kediamannya mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Lebak atas dilaksanakannya pembangunan irigasi di desanya. Menurutnya, pembangunan irigasi tersebut banyak manfaat yang akan diambil oleh warga desa khususnya para petani di Desa Tamanjaya.

Dikatakan Eeng, walaupun kegiatan pembangunan irigasi tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan –red) namun, dalam pantauan pihaknya pelaksanaan dilapangan sangat bagus dan baik sesuai RAB. Terlebih lagi, kata Eeng, pihak rekanan tersebut dapat diajak kerjasama dengan merekrut sebanyak 35 warga desa untuk dijadikan pekerja pada proyek pembangunan irigasi tersebut.

“Alhamdulillah, pantauan kami dilapangan, kegiatan pembangunan irigasi tersebut berjalan dengan baik, lancar dan sesuai harapan. Hal itu, dikarenakan para tenaga kerjanya seluruhnya diambil dari warga desa Tamanjaya,” kata Eeng.

Dalam pembangunan irigasi kali Cipinggan tersebut, lanjut Eeng lagi, memiliki volume panjang irigasi 1 kilometer, yang nantinya akan mengaliri luas areal persawahan 150 hektare yang terdapat di 6 Blok areal persawahan di Desa Tamanjaya. Namun, pihaknya sangat berharap sekali kepada pemerintah untuk dapat menambah volume panjang irigasi sekitar 1,5 kilometer lagi, guna memaksimalkan kebutuhan petani akan air agar dapat mengaliri persawahannya dalam rangka meningkatkan produktifitas hasil panen padi yang tersebar di 6 Blok tersebut.

“Dengan tidak mengurangi rasa terimakasih kami kepada pemerintah. Dengan maksud memaksimalkan fungsi air agar dapat mengaliri areal persawahan dan meningkatkan produktifitas panen padi petani. Untuk itu kami memohon agar pemerintah dalam hal ini untuk dapat memperpanjang volume irigasi dengan menambah 1,5 kilometer lagi. Kami yakin apabila keinginan kami itu dapat terealisasi, maka Desa Tamanjaya akan menjadi lumbung padi di Kecamatan Cikulur,” kata Eeng. (Sudrajat)

Read more...

Dua Kecamatan Di Kabupaten Lebak Dapat Program Ajudikasi

Pada tahun 2009 ini, dua kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mendapatkan program Ajudikasi (pembuatan sertifikat massal –red). Dua kecamatan tersebut diantaranya, Kecamatan Cikulur, sebanyak 10 desa dan Kecamatan Cimarga, sebanyak 10 desa.

Untuk di Kecamatan Cikulur, 10 desa diantaranya, Desa Sukaharja, Parage, Sukadaya, Sumurbandung, Cigoong Utara, Cigoong Selatan, Curugpanjang, Tamanjaya, Muncangkopong dan Desa Muaradua. Masing-masing desa mendapat sebanyak 500 sertifikat.

Kasubag TU BPN Kabupaten Lebak, H. Kurnaedi saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pasal 19 dan PP 24 tahun 1997, yang pelaksanaannya diatur dalam Permenag No. 397.

Dijelaskan, Program Ajudikasi merupakan, kegiatan dan proses dalam rangka pendaftaran yang pertama kali berupa pengumpulan dan penetapan data fisik dan data yuridis mengenai sebidang atau lebih untuk keperluan pendaftarannya.

“Dan ini, merupakan sistematik, artinya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa/kelurahan yang biayanya ditanggung pemerintah,” kata H. Kurnaedi.

Lebih lanjut, H. Kurnaedi menjelaskan, program ajudikasi ini tidak dipungut biaya (gratis –red), hanya yang harus dipenuhi oleh warga (pemohon) hanya materai sebanyak kurang lebih 7 buah berikut patok dan itu semua bisa di musyawarahkan di desa, terkait Peraturan desa (Perdes).

Luar dari itu, lanjut H. Kurnaedi, tidak boleh ada pungutan, termasuk Kepala desa (Kades) dan Sekretaris desa (Sekdes), karena Kades dan Sekdes termasuk panitia dalam pelaksanaanya.

“Bila kenyataannya ada yang memungut diluar aturan, itu namanya oknum dan nantinya bisa berurusan dengan pihak yang berwajib, bila ada yang melapor,” katanya. (Holik_BE)

Read more...

Jalan Raya Sampay – Cileles “Bopeng”

Pemerintah Diminta Segera Tangani

Kondisi Jalan Raya Sampay – Cileles, kini kondisinya kian parah. Pasalnya disepanjang jalan tersebut kondisi fisiknya tidak mulus, banyak terdapat lubang-lubang bagaikan bopeng di wajah. Kondisi jalan yang rusak tersebut, sangat dikeluhkan sekali para pengguna jalan dan tak sedikit terjadi kecelakaan di jalan.

Holik (22) warga Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur yang bermata pencaharian supir angkot kepada Banten Ekspose mengatakan, dirinya dan teman-teman semata pencaharian merasa kurang nyaman ketika melalui jalan tersebut. Hal itu dikarenakan, kondisi fisik jalan yang kurang layak digunakan, banyak terdapat lubang-lubang kecil dan besar yang sangat menggangu laju kendaraan yang terkadang pula dapat merusak kendaraan.

“Jelas, dengan kondisi jalan yang berlubang, kami merasa terganggu dan tidak nyaman berkendaraan, hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan kami,” katanya.

Masih menurut Holik, pemerintah terkesan kurang peduli dan acuh tak acuh menanggapi kondisi jalan rusak tersebut. Hal itu terlihat dari lambatnya penanganan perbaikan jalan tersebut. Padahal, lanjut holik, dipinggir sepanjang jalan tersebut, kurang lebih dua bulan yang lalu sudah terdapat tumpukan-tumpukan batu kerikil (split), namun hingga kini belum ada aktivitas perbaikan atau penambalan lubang-lubang di jalan tersebut.

“Saya merasa aneh, kurang lebih dua bulan yang lalu, tumpukan batu kerikil (split –red) itu ada, kok dibiarkan menumpuk begitu aja dipinggir-pinggir jalan yang rusak. Amat disayangkan…,” tutur Holik.

Hal senada diungkapkan, Asep (40) warga Desa Gumuruh Kecamatan Cileles, menurutnya, akibat lambatnya tindakan perbaikan jalan yang rusak oleh pemerintah, sehingga sering dimanfaatkan oleh sekelompok anak muda untuk menutupi lubang-lubang pada jalan yan rusak dengan menggunakan batu kerikil bercampur tanah merah sambil meminta sumbangan kepada para pengguna jalan. Amatlah disayangkan, karena menurut Asep, apabila hujan turun jalan tersebut akan sangat kotor dan licin karena adanya tanah merah yang digunakan untuk menutupi pada lubang-lubang jalan tersebut.

“Tindakan yang dilakukan sekelompok anak muda tersebut agak sedikit mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi si pengguna jalan. Bila hujan turun, kondisi jalan tersebut akan kotor, licin dan rawan kecelakaan,” kata Asep.

Baik Holik maupun Asep, meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan berlubang, agar para pengguna jalan dapat merasa aman dan nyaman dalam berkendaraan.

Sementara itu, Kabid pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Maman SP, sampai saat ini belum bisa dimintai komentarnya. Pasalnya, ketika Banten Ekspose hendak mengkonfirmasi hal tersebut, pihaknya sedang tidak ada di kantor.
“Maaf, pak Maman nya lagi keluar, sedang rapat paripurna di gedung dewan. Lain waktu aja pak, kesini lagi,” ujar salah satu stafnya.

Menurut sumber Banten Ekspose, bahwa kondisi Jalan Raya Sampay – Cileles merupakan tanggung jawab Pemprov Banten. Baik dalam pembangunan maupun pemeliharaannya menggunakan anggaran APBD Provinsi Banten.

Sering Terjadi Kecelakaan
Sementara itu, sejumlah warga dan pengguna jalan meminta kepada pemerintah, agar lebih serius memperhatikan jalan Raya Ciminyak, Muncang – Sobang. Pasalnya jalan raya yang memiliki panjang 27 kilometer dan lebar 3 meter tersebut, beresiko tinggi akan kecelakaan lalu lintas. Hal itu, dikatakan Sekretaris Camat (Sekmat) Kecamatan Sobang, H. Mukri Hidayat pada Banten Ekspose belum lama ini.

Dikatakannya, kondisi Jalan Raya tersebut memiliki banyak tikungan tajam yang pinggir-pigirnya jurang, sehinggga sangat rawan akan kecelakaan kendaraan. Belum lama ini, lanjutnya terjadi kecelakaan mobil truk Hino yang mengakibatkan 2 orang tewas dan yang lainnya luka-luka.

“Karena kondisi jalan yang sempit dan banyak tikungan tajam, sehingga sangat rawan akan kecelakaan. Dan baru-baru ini 2 orang meninggal akibat kecelakaan mobil truk Hino masuk jurang,” katanya.

Guna menimimalisir kecelakaan, pihaknya pernah mengajukan permohonan ke dinas-dinas terkait agar disepanjang Jalan Raya Ciminyak, Muncang – Sobang dipasang rambu-rambu lalu lintas, pengamanan pagar lalu lintas karena banyak terdapat tikungan tajam dan jurang, di pasang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan diperlukan pelebaran jalan.

“Kami mohon, pada dinas dan pihak terkait untuk lebih memperhatikan akan keselamatan para pengguna jalan, agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam berkendaraan,” katanya. (Sudrajat, Holik)

Read more...

Kec. Panggarangan Genjot Pembangunan Infrastruktur

Masyarakat Kecamatan Panggarangan rasanya patut bersyukur, pasalnya, tahun ini Kecamatan yang berada di Wilayah Lebak selatan (Baksel) ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup pantastis yakni sebesar Rp. 9,9 milyar.

Tentunya, Pemerintah berharap kucuran dana tersebut mampu mendorong upaya percepatan pembangunan disegala bidang.

"Allhamdulilah, untuk TA 2009 Kecamatan Cihara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9,9 milyar yang diprioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur," kata Camat Panggarangan Eka Darmana.P kepada Banten Ekspose baru-baru ini.

Alokasi dana tersebut lanjutnya, diprioritaskan untuk pembangunan sarana insfratruktur. Mengingat, sarana Infrastruktur di Kecamatan Panggarangan masih minim serta masih banyak sejumlah sarana inspratruktur yang kondisinya memprihatinkian.

"Dari dana tersebut memang diprioritaskan untuk pembangunan jalan desa, karena memang kondisi jalan desa yang ada di Kecamatan Panggarangan kondisinya masih banyak yang memprihatinkan," ujarnya.

Saat ini lanjutnya, sejumlah pembangunan sudah mulai action seperti rehab sarana kesehatan (puskesmas, Red), rehab SD, dan pembangunan jalan desa.

"Mudah-mudahan saja, dengan suntikan dana tersebut mampu mempercepat laju pembangunan serta ekonomi sehingga Kecamatan Panggarangan bisa setara dengan Kecamatan lain yang lebih dulu maju," tandasnya.

Selain menggenjot pembangunan dibidang Infrastruktur lanjut Eka, pihaknya juga saat ini sedang gencar melakukan pembangunan baik fisik maupun mental. Sebab, jika tidak diimbangi dengan pembangunan fisik dan mental pembangunan tidak akan seimbang.
"Masa iya, Infrastruktur sudah oke tetapi fisikis dan mentalnya tidak kita bangun," tukasnya.(Yudha_BE)

Read more...

Desa Gunung Wangun Masih ‘Gelap Gulita’

Habis Gelap Terbitlah Terang, rasanya pepatah lama tersebut tidak berlaku bagi warga Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber, Pasalnya, sejak bangsa ini merdeka kurang lebih 400 kepala keluarga (KK) hingga saat ini masih saja hidup dalam kegelapan alias belum menikmati aliran listrik. Lantas sampai Kapan warga Desa Gunung Wangun dibiarkan hidup dalam kegelapan…?

Ironis memang apa yang dirasakan oleh warga Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber - Lebak. Pasalnya dari semenjak lahirnya Desa tersebut hingga saat ini belum tersentuh oleh penerangan, padahal listrik merupakan faktor yang sangat penting pengaruhnya terhadap kehidupan serta kemajuan suatu wilayah.

Akibatnya, 400 KK di desa tersebut terkungkung dalam ‘kegelapan’ karena ketiadan aliran listrik. Bukan itu saja, banyak warga yang buta informasi serta anak-anak yang kesulitan belajar karena tidak adanya penerangan.

Seperti yang diceritakan salah seorang warga Iyas, menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang biasa, hal ini sudah terjadi semenjak dirinya duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) hingga kini punya anak, tak pernah menikmati penerangan listrik. Sehingga hidup dalam ‘kegelapan’ bagi dirinya dan warga lainnya sudah menjadi bagian dari tradisi.

"Yang saya khawatirkan justru dampak dari tidak adanya listrik tersebut bisa berimbas kepada anak-anak kami yang sekarang tengah mengenyam pendidikan karena mereka tidak bisa konsentrasi dalam melakukan kegiatan belajar dimalam hari," tuturnya sedih.

Untuk penerangan rumah dikala malam lanjutnya, sebagian warga terpaksa menggunakan lampu tempel dari minyak tanah (mitan), sebagian lagi menggunakan diesel. Tetapi repotnya lagi, saat ini untuk mendapatkan mitan cukup sulit ditambah harganya ‘mencekik leher’ alias mahal.

"Memang sebagian warga ada yang menggunakan tenaga diesel untuk penerangan rumah, tetapi yang memakai minyak tanah (Mitan) cukup kelimpungan karena harga mitan cukup mahal dan langka," keluh Iyas seraya menitikan air mata menahan sedih.

Masih kata Iyas, dirinya dan warga yang lainnya kerap menyampaikan keluhan ini kepada Kepala Desa (Kades) agar pihak Desa memohon bantuan listrik kepada Pemerintah.
"Namun, hingga saat ini permohonan itu tak kunjung terealisasi," tukasnya.

Untuk itu Ia dan Warga lainnya, meminta agar Pemerintah segera merealisasikan permohonan warga karena warga sudah sangat membutuhkan.

"Bagaimana hidup kami mau sejahtera listrik saja belum ada, please dong pak kabulkan permintaan kami," pinta Iyas.

Sementara ketika ditemui di ruang kerjanya Kades Gunung Wangun Ukan . membenarkan jika hampir seluruh warga di di desanya sampai saat ini belum mendapatkan penerangan listrik.
"Kurang lebih 400 KK yang tinggal di desa Gunung Wangun belum mendapatkan penerangan listrik. Ironisnya, diantara desa yang ada di Kecamatan Cibeber hanya desa Gunung Wangun yang belum mendapatkan penerangan listrik," katanya kepada Banten Ekspose baru-baru ini.

Menurut Ukan, untuk jaringan sebenarnya sudah ada hanya tinggal pengadaan KWH. Dan pihaknya sudah mengajukan hal ini kepada Pemerintah hanya tinggal menunggu realisasinya.
"Kalau pengajuan sih sudah kita ajukan, tinggal menunggu realisasinya, mudah-mudahan saja tahun ini bisa terealisasi," harap Ukan.(Yudha/BE)

Read more...