Diberdayakan oleh Blogger.
Meretas Jalan Masa Depan

Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Kamis, 23 September 2010

Bata Merah Sukaraja, Perajinnya Kesulitan Permodalan

Ditengah menjamurnya program bantuan untuk kelompok usaha mikro kecil dan koperasi, ternyata belum menembus kehidupan para perajin batu bata merah di Desa Sukaraja Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Dari usaha kerajinan batu bata merah inilah, sejatinya laju perekenomian desa, menggeliat. Tidak seperti saat ini, mereka banyak yang terjerat pinjaman dana tengkulak.

Informasi yang diperoleh Banten Ekspose, 70 persen penduduk dari 18 RT yang ada, mayoritas menjadikan usaha batu bata merah, sebagai sandaran ekonomi keluarga. Untuk lebih memaksimalkan usaha ekonomi warga Desa Sukaraja Malingping, umumnya perajin mengeluhkan persoalan biaya produksi. Solusinya, ya mereka pinjam ke tengkulak. Diakui para perajin, bahwa hal tersebut tidak banyak memberikan nilai lebih atas produksi mereka.

Para perajin bata merah di desa ini, umumnya mengembalikan pinjaman dana untuk ongkos produksi kepada tengkulak, dengan cara menjual hasil produksi mereka ke tengkulak. Tentu saja, harga ditentukan oleh tengkulak. Mereka umumnya menjual Rp 230 hingga Rp 280 per biji. Padahal harga yang jatuh ke konsumen mencapai angka Rp 350 hingga Rp 400 per bijinya. Bila saja, komunitas perajin bata merah ini terorganisir, tidak menutup kemungkinan mereka merasakan nilai lebih, yang kini banyak dinikmati para tengkulak.

Sebut saja Mahmud. Pria berusia 31 tahun ini, merupakan salah seorang pengusaha sekaligus perajin bata merah, yang kini mempunyai 3 areal percetakan bata. Untuk mengelolanya, warga Kp Sukaraja ini, dibantu oleh lima orang. Rata-rata satu orang pekerja bisa menghasilkan 700 hingga 800 batang perhari.

Dalam pengakuan Mahmud, untuk biaya produksi bata merah miliknya dia mesti meminjam modal dulu kepada tengkulak. Pinjamanya berpariatif Rp 3 - 4 juta rupiah. Modal pinjaman itu pula, yang dijadikan dana honor lima pembantunya.

“Saya sangat berharap adanya bantuan berupa permodalan dari pemerintah, agar usaha yang saya tekuni ini tidak stagnan, kalau keadaannya seperti ini terus kami akan kesulitan dalam pengembangan usaha,” tuturnya.

Dikatakan, usaha cetak bata merah ini, merupakan turun tumurun warga desa. Karena hamper tidak ada lagi potensi yang dapat dikembangkan di desa ini selain usaha batu bata. Selain tanahnya cocok, juga mengandung pasir.

“Salah satu bahan percetakan bata merah tentu harus memilih tanah merah lempung yang mengandung pasir, agar hasilnya bisa maksimal artinya setelah proses pembakaran tidak retak-retak,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan perajin bata merah lainnya Suhaya (45 thn). Usaha yang ditekuninya kini merupakan andalan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena di desanya menjadi petani kurang produktip. Selain kondisi tanah, menjadi petani sawah hanyalah sewaktu-waktu saja ketika cuaca buruk menimpa produksi perajin.

“Biasanya di musim hujan, produksi bata merah agak lambat. Hal ini disebabkan proses pengeringan yang lama memakan waktu 2 minggu hingga satu bulan,” ujarnya.

Kepala Desa Sukaraja Adung membenarkan bahwa hampir 70% warga desa menggantungkan ekonominya dari usaha kerajinan batu bata merah, sisanya pegawai swasta, petani dan PNS.

“Saya berharap, berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal terhadap para perajin yang berada di desa Sukaraja. Hal ini untuk mendorong perekonomian desa maupun di Kabupaten Lebak. Apalagi bata merah asal Sukaraja banyak diminati,” katanya.

Proses pembuatan
Tanah merah yang mengandung pasir terlebih dahulu digali lalu dicampur air diaduk dibuat lembek (dibuat adonan). Sesudah selesai pengadukan ini, dibiarkan dulu selama satu malam, agar kadar air dipastikan tidak terlalu lembek dan setelah itu baru dikerjakan menurut ukuran pembuatan bata.

Proses ini dilakukan dengan peralatan sederhana. Rata-rata kalau sehari bisa menghasilkan 800 batang/hari. Kalau ingin maksimal bisa menggunakan teknologi modern yaitu menggunakan mesin molen.

Setelah tanah yang dicetak bata tersebut sudah menjadi batangan, maka tinggal menuggu proses pengeringan.

Kalau musim kemarau untuk proses pengeringan ini hanya memakan waktu satu minggu, namun kalau musim penghujan proses ini bisa mencapai sebulan.
Setelah batangan bata ditaksir cukup kering, proses selanjutnya adalah pembakaran melalui tungku yang sudah disiapkan, hingga bata betul-betul matang. Hasil yang bagus, biasanya bata berwarna kemerahan dan tidak ada retak-retak. (Matin)

Read more...

PNPM MD Kec. Malingping Dinilai Minus

MALINGPING - Ikatan Mahasiswa Banten Selatan (Imabas) menilai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD), yang dilaksanakan di Kecamatan Malingping banyak yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun sudah ditempuh jalur musyawarah desa (Musdes). Selain itu, banyak pembangunan fisik,seperti pembangunan jalan dan jembatan desa yang tidak 100 % terselesaikan dengan baik.)


Demikian dikatakan aktifis Imabas Budi Santosa, kepada swarabanten.com Rabu (23/9). Menurutnya, PNPM MD adalah program pemerintah yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan mekanisme dan ada aturan mainnya. Jangan sampai program ini dilaksanakannya tetapi banyak yang tidak menyentuh titik kebutuhan urgensi masyarakat.

"PNPM MD di Kecamatan Malingping perlu ada pengawasan ketat dari elemen masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya program fisik yang dipaksakan kepada masyarakat, walaupun itu sudah dilakukan mekanisme Musdes. Karena banyak program yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan urgen masyarakat. Selain itu juga banyak program fisik yang dilaksanakan sebelumnya tidak selesai 100 %," kata Budi.

Budi menyebutkan, kebutuhan masyarakat akan sarana jalan, trotoar, sumur dan MCK masih banyak dibutuhkan, tetapi dibeberapa tempat justru malah dipergunakan untuk membangun sekolah madrasah.

"Coba saja lihat di tiga Desa di Kecamatan Malingping, seperti di Desa Malingping Selatan, Rahong dan Sangiang, program fisik PNPM MD yang nilainya ratusan juta itu malah dipakai untuk membangun gedung madrasah, padahal kebutuhan pembangunan fisik yang lebih urgen masih banyak," ujarnya.

Hal yang sama juga ditegaskan, Sekjen LSM Reformasi Organisasi Taktis Selatan Independen (Rotasi), Deni Setiawan, S.Ip, bahwa anggaran PNPM yang cukup besar itu lebih baik diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak di masyarakat. Peruntukan pembangunan fisiknya itu lebih dikonkritkan pada tujuan pemberdayaan yang lebih dibutuhkan selain membangun sekolah.

"Saya tahu, program fisik PNPM ini sangat bagus untuk dikembangkan ke arah pemberdayaan yang lebih konkret, sesuai dengan tujuan utama PNPM. Karena kalau diprioritaskan untuk ke pembangunan fisik sekolah, itu bisa diperoleh dari kucuran anggaran yang lain, bukan malah memanfaatkan PNPM yang jelas tupoksinya untuk prioritas pemberdayaan masyarakat," ujar Deni.

Dikatakan, untuk ke depannya, peran aktif konsultan PNPM dan jajarannya harus lebih bisa mencerahkan masyarakat, khususnya ketika ada permintaan pembangunan fisik yang tidak terlalu mendesak harus dipertimbangkan lagi.

Sesuai Mekanisme
Sementara itu, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM MD Kecamatan Malingping Hendi, membenarkan adanya alokasi anggaran PNPM MD tahun 2010 ini, yang dilaksanakan di tiga desa di Kecamatan Malingping, dipakai untuk membangun madrasah sesuai dengan hasil musyawarah desa.

"Betul, ada tiga desa yang mengajukan pembangunan sekolah madrasah ke PNPM, namun semuanya telah mengikuti aturan dan mekanisme yang ada," ujar Hendi. (Widodo CH)

Sumber: http://swarabanten.com

Read more...

Selasa, 21 September 2010

Atut Serahkan Dokumen Cilangkahan Ke Mendagri

Dokumen usulan pembentukan Kabupaten Cilangkahan diserahkan Gubernur Banten Rt Atut Chosiah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPD dan DPR Ri di Jakarta Senin, 20/9/2010) kemarin.

Penyerahan berkas tersbebut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Lebak dan Bakor PKC "Alhamdulillah berkas persyaratan pembentukan Kabupaten Cilangkangkahan sudah diserahkan pada senin kemarin. Ini menjukan bukti keseriusan Pemprov Banten mendukung terbentuknya Kabupaten Cilangkahan,"kata Sekeretaris I Bakor BKC Agus Suryadi, kemarin.

Agus menyatakan, berkas persyaratan yang diajukan Gubernur Banten tidak hanya diserahkan kepada Kemendagri, melainkan juga kepada DPD dan DPR. "Jadi, untuk sekarang ini, tiga lembaga itu sudah menerima berkas persyaratan pembentukan Kabupaten Cilangkagkahan dan kami tinggal menunggu persetujuan dari mereka,"ujarnya, tanpa menyebutkan penerima berkas persyaratannya.

Agus menyakini, setelah penyerahan berkas persyaratan pembentukan Kabupaten Cilangkahan ini, keinginan masyarakat memisahkan diri dari Kabupaten Lebak segera terwujud. "Jika berkas persyaratan pembentukan Kabupaten Cilangkahan disetujui, kami menyakini 2011 nanti Kabupaten Cilangkagan terbentuk," tuturnya.

Diketahui, Kemendagri melalui desain besar penataan daerah tahun 2010-2025 mengestimasikan penambahan daerah baru sebanyak 11 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 15 tahun.

Komisi II DPR Ganjar Pranowo akan meminta penjelasan kepada Mendagri tentang desain besar penataan daerah yang diusulkan Kemendgari tersebut. "Kami akan meminta rasionalisasi mengapa muncul angka 11 Provinsi dan 54 pemekaran Kabupaten/Kota," katanya.

Asda I Pemprov Banten Syafruddin Ismail membenarkan berkas Cilangkahan telah diserahkan ke Kemendagri, DPD RI, dan DPR RI. Kata dia, bakal Kabupaten Cilangkahan tinggal menyisakan tiga lembaga negera tersebut untuk menjadi daerah otonom baru.

"Pemprov Banten tentu akan mengawal dan mendampingi Bakor PKC pada proses permintaan persetujuan di Jakarta. Termasuk pada pembahasan akhir persetujuan di DPR RI," ujarnya.

Terkait calon Kabupaten Caringin dan Cibaliung, kata dia, Pemprov Banten tengah mempersiapkan berkas dua daerah ini untuk diberikan kepada DPRD Banten. "Setelah menerima surat dari Bupati Pandeglang, kami memeriksa berkas usulan Caringin dan Cibaliung untuk seterusnya diserahkan kepada DPRD Banten untuk dilakukan pembahasan," ujarnya.

Syafruddin menargetkan, berkas permintaan pembahasan Caringin dan Cibaliung akan diserahkan kepada DPRD Banten pekan depan.

Read more...

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP